LAMPUNG UTARA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Kabupaten Lampung Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Lapas Kelas IIA Kotabumi, Kamis (2/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa menilai pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan masih lemah dan meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan lapas.
Ketua DPC LSM Triga Nusantara Lampung Utara, Imausah, mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Lampung untuk mencopot Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi beserta jajaran yang dinilai bertanggung jawab.
Menurutnya, tuntutan tersebut didasari dugaan maraknya peredaran narkoba, praktik penipuan secara daring (online), serta dugaan pungutan liar (pungli) terhadap warga binaan maupun keluarganya.
Ia menilai berbagai dugaan pelanggaran tersebut sulit terjadi secara masif tanpa adanya keterlibatan atau kelalaian pihak tertentu dalam pengawasan.
"Sepanjang tahun 2025 hingga 2026 dugaan penyelewengan anggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabumi, Lampung Utara, mencapai Rp11.827.174.000 dengan lima mata anggaran yang diduga bermasalah dan terus berulang setiap tahunnya."
Menurut Imausah, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan di lingkungan Lapas Kelas IIA Kotabumi sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan, serta menimbulkan pertanyaan serius terhadap integritas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kotabumi," ujarnya saat menyampaikan orasi.
Advertisements
Dalam tuntutannya, LSM Triga Nusantara meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Lapas Kotabumi.
Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain:
- Mencopot Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), serta jajaran yang dinilai bertanggung jawab.
- Membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan pelanggaran.
- Menelusuri dugaan penyimpangan anggaran melalui audit menyeluruh.
- Menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara transparan.
"Kami mendesak Ditjen Pemasyarakatan menindak tegas dan mengevaluasi menyeluruh serta mencopot Kepala Lapas, KPLP, serta seluruh jajaran yang bertanggung jawab atas pembiaran kejahatan ini."
"Bentuk Tim Investigasi Independen, bukan tim internal yang menutup-nutupi."
