Pernyataan ini menegaskan bahwa selama inflasi terus berjalan, penyesuaian tarif tol hampir tidak terelakkan, terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat pengguna jalan tol.
Menanggapi dorongan Komisi IV DPRD Lampung agar tarif dievaluasi, Charles menyatakan pihaknya akan menampung aspirasi tersebut.
Namun ia kembali menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Kami akan mendiskusikan masukan dari Komisi IV DPRD Lampung dengan stakeholder dan shareholder kami di Jakarta. Karena kami tidak bisa menentukan sendiri, misalnya menurunkan tarif,” katanya.
Diskusi tersebut, menurut Charles, belum tentu berujung pada perubahan kebijakan. Pernyataan paling tegas disampaikan saat Charles ditanya kemungkinan tarif tol diturunkan. Jawabannya lugas dan tanpa basa-basi.
“Secara kasat mata memang sulit ya, dan tidak pernah terjadi di Indonesia ini tarif tol kemudian turun,” ucapnya.
Meski demikian, ia menyebut pihaknya tetap akan mencoba membuka ruang pembahasan dengan pemerintah.
Pernyataan ini mempertegas realitas pahit bagi masyarakat Lampung. Di tengah rapat tertutup, kewenangan yang terpusat, dan kontrak jangka panjang, penurunan tarif tol tampaknya masih sebatas wacana, sementara publik kembali berada di posisi sebagai penerima keputusan akhir.
