Dalam rakor tersebut juga dibahas pentingnya keseragaman mekanisme pelaksanaan Program Desaku Maju di seluruh kabupaten/kota.
Formulasi teknis, mulai dari mekanisme penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga bentuk kolaborasi dengan TNI, akan diperkuat melalui nota kesepahaman atau MOU.
Meski demikian, Marindo menegaskan besaran anggaran tidak harus diseragamkan di setiap daerah.
Jumlah anggaran maupun ruas jalan yang akan ditangani dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing kabupaten/kota.
“Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi infrastruktur serta kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.
Marindo juga meminta dukungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam memastikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Hasil pembahasan bersama BPKP nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan sekaligus penyempurnaan MoU terkait pelaksanaan Program Desaku Maju.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat aspek tata kelola sekaligus memastikan penggunaan anggaran memberikan hasil pembangunan yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui Program Desaku Maju, Pemprov Lampung bersama pemerintah kabupaten/kota dan TNI berkomitmen memperkuat sinergi pembangunan di tingkat desa.
Percepatan pembangunan jalan diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi desa.
Dengan infrastruktur jalan yang lebih baik, akses masyarakat terhadap pusat pendidikan, kesehatan, perdagangan dan pelayanan publik diharapkan semakin mudah.
