LAMPUNG UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting melalui program pembangunan yang terarah serta dukungan lintas sektor. Meski sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, intervensi program strategis dinilai masih diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., saat menghadiri entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung di Ruang Siger, Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Utara, Selasa, 13 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap program penurunan jumlah kantong kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional.
Bupati Hamartoni hadir didampingi Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H., Sekretaris Daerah Dra. Intji Indriati, M.H., Inspektur Inspektorat Lampung Utara Martahan Samosir, S.STP., M.P.A., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sementara itu, tim BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dipimpin Kepala BPKP Krisno Wandi Siahaan, S.E., M.M., bersama jajaran tim pengawas program.
Dalam sambutannya, Hamartoni menegaskan bahwa Pemkab Lampung Utara terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil positif. Indikator pembangunan di Lampung Utara mencatatkan tren penurunan angka kemiskinan dan stunting, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kategori tinggi.
Meski demikian, Hamartoni mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu ditangani agar peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Beberapa tantangan tersebut meliputi keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat, optimalisasi kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta keterbatasan anggaran daerah.
"Bicara mengenai kemiskinan, kami tetap membutuhkan intervensi dan dukungan lintas sektor untuk memberikan solusi nyata dalam mengurangi kantong kemiskinan serta menuntaskan masalah stunting di Lampung Utara," ujar Hamartoni.
