Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat dinilai penting untuk memperkuat pemahaman mengenai mekanisme pengalokasian anggaran. Pemerintah daerah juga perlu menyelaraskan kebutuhan prioritas pembangunan dengan program pemerintah pusat agar peluang pendanaan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Parosil berharap pendampingan dari Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi peluang pendanaan yang tersedia. Dengan begitu, perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung Purwanto mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk saling memahami kondisi serta tantangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang terjalin dapat membantu menemukan solusi atas berbagai persoalan dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan kewenangan masing-masing pihak.
“Tujuan kami hadir ke sini supaya kita bisa saling memahami dan bisa melakukan yang terbaik dengan segala keterbatasan yang ada pada kita masing-masing, baik di pusat maupun di daerah,” jelas Purwanto.
Melalui audiensi tersebut, Pemkab Lampung Barat berharap pengembangan potensi unggulan daerah, terutama kopi dan pariwisata, dapat berjalan beriringan dengan penguatan koordinasi fiskal. Optimalisasi pendanaan pembangunan juga diharapkan mampu mendorong produktivitas ekonomi lokal dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. (*)
