LAMPUNG BARAT – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Liwa mencatat realisasi penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp553,66 miliar atau sebesar 38,23 persen hingga April 2026.
KPPN Liwa merupakan unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang melaksanakan fungsi penyaluran APBN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 serta Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang rincian APBN 2026.
Penyaluran anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, pembangunan daerah, dan percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
KPPN Liwa memastikan proses penyaluran dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan didukung sistem digital terintegrasi agar manfaat APBN dapat dirasakan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.
Total APBN yang Dikelola KPPN Liwa
Pada 2026, total APBN yang dikelola KPPN Liwa mencapai Rp1,448 triliun. Anggaran tersebut mencakup dua pemerintah daerah, yakni Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, serta 10 kementerian/lembaga dengan total 30 satuan kerja.
Berdasarkan data realisasi hingga April 2026, jenis belanja dengan capaian tertinggi adalah belanja pegawai sebesar 42,64 persen. Sementara itu, belanja modal menjadi yang terendah dengan realisasi 6,50 persen.
Rincian Realisasi Belanja APBN
Berikut rincian realisasi APBN KPPN Liwa berdasarkan jenis belanja:
Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai mencapai Rp60,32 miliar atau 42,64 persen dari pagu Rp141,46 miliar. Anggaran ini digunakan untuk menjamin kelancaran operasional aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan publik di wilayah kerja KPPN Liwa.
Belanja Barang
Belanja barang terealisasi Rp14,92 miliar atau 30,73 persen dari pagu Rp48,55 miliar. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program operasional dan pelayanan publik.
Belanja Modal
Belanja modal tercatat sebesar Rp543,28 juta atau 6,50 persen dari pagu Rp8,36 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kantor dan sarana pendukung layanan masyarakat.
Transfer ke Daerah
Realisasi transfer ke daerah mencapai Rp477,87 miliar atau 38,23 persen dari total pagu Rp1,249 triliun.
