LAMPUNG BARAT – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mendorong penguatan hilirisasi kopi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat berupaya mengoptimalkan alokasi transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk mendukung pembangunan daerah.
Kedua hal tersebut menjadi pembahasan dalam audiensi Parosil Mabsus bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Purwanto, di ruang kerja bupati, Rabu (28/10).
Dalam pertemuan tersebut, Parosil didampingi Wakil Bupati Mad Hasnurin dan sejumlah kepala perangkat daerah. Sementara itu, pihak Kanwil DJPb Provinsi Lampung diwakili sejumlah pejabat, di antaranya Kepala KPPN Liwa Susanti Dewi, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Lampung Farhan Fatnanto, serta Kepala Seksi Bank KPPN Liwa Ning Euis Kristiyanti.
Parosil menjelaskan, kopi merupakan salah satu komoditas unggulan sekaligus bagian penting dari kehidupan masyarakat Lampung Barat. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor perkebunan, terutama budidaya kopi.
Ia menyebutkan, hampir 70 persen penduduk Lampung Barat berprofesi sebagai petani kopi. Besarnya jumlah masyarakat yang bergantung pada komoditas tersebut menjadikan kopi memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah dan menopang kesejahteraan masyarakat.
“Yang dikenal orang di luar bahwa Lampung itu adalah penghasil kopi, Lampung itu adalah kopi dan kopi itu adalah Lampung, ya Lampung Barat sebetulnya. Potensi ini harus terus kita kembangkan, tidak hanya di hulu tapi juga hilirisasi,” ujar Parosil.
Menurutnya, pengembangan kopi tidak cukup hanya berfokus pada produksi dan hasil panen. Hilirisasi perlu diperkuat melalui pengolahan serta pengembangan produk turunan agar komoditas tersebut memiliki nilai jual lebih tinggi.
Upaya tersebut juga diharapkan membuka peluang usaha baru, memperluas pasar produk kopi lokal, serta meningkatkan manfaat ekonomi yang dirasakan petani dan pelaku usaha di Lampung Barat.
Selain perkebunan, Parosil turut menyoroti potensi pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah. Sejumlah potensi yang dimiliki Lampung Barat meliputi wisata budaya, Danau Ranau, Danau Suoh, kawasan pegunungan, arung jeram, hingga situs purbakala.
Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat memperluas sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan usaha produktif.
Di sisi lain, optimalisasi anggaran dari pemerintah pusat juga menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. Parosil berharap Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat memberikan masukan dan pendampingan kepada Pemkab Lampung Barat dalam menyusun strategi untuk mengoptimalkan penerimaan transfer ke daerah, terutama melalui DAU dan DAK.
Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Lampung Barat yang selama bertahun-tahun belum memperoleh alokasi DAK. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
