- Pengecekan tempat dan fasilitas penyimpanan bahan makanan.
- Pemeriksaan kebersihan dapur dan peralatan.
- Pengawasan proses pengolahan makanan.
- Pemeriksaan proses penyajian makanan kepada pasien.
- Wawancara dengan karyawan yang terlibat dalam proses pengolahan.
Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, dokumen pengajuan selanjutnya diproses melalui Komite Fatwa Produk Halal (MUI) sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
Sertifikat tersebut memiliki masa berlaku selama empat tahun sesuai keterangan dalam proses sertifikasi yang disampaikan LPH EHI.
Terkait persyaratan utama sertifikasi, Henny menegaskan bahwa penggunaan bahan baku yang telah memiliki sertifikat halal menjadi ketentuan penting yang harus dipenuhi instalasi gizi rumah sakit.
Menurutnya, jaminan kehalalan tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan dari pihak penyedia atau pemasok bahan makanan.
"Dalam sudut pandang sertifikasi halal, bahan baku yang dimaksud itu adalah bahan baku yang juga sudah bersertifikat halal. Jadi, instalasi gizi rumah sakit yang mau berproses halalnya harus sudah menggunakan bahan baku yang tersertifikasi," tegasnya.
Apabila rumah sakit mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku yang telah tersertifikasi halal, LPH EHI menyatakan siap memberikan pendampingan, termasuk merekomendasikan pemasok atau supplier yang telah memiliki sertifikat halal resmi.
Henny mengungkapkan, berdasarkan catatan LPH EHI, sekitar 85 persen rumah sakit di Lampung telah menunjukkan komitmen untuk menjalani proses sertifikasi halal secara bertahap.
