LAMPUNG BARAT – Kasus perundungan terhadap seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Lampung Barat mendorong Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta evaluasi terhadap predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) yang disandang daerah tersebut.
Menurut Jihan, predikat KLA harus dibuktikan melalui pelaksanaan perlindungan anak yang nyata. Salah satunya dengan memastikan standar operasional prosedur (SOP) penanganan kekerasan dan perundungan berjalan secara efektif.
Jihan mengatakan, kasus tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Lampung Barat. Menurutnya, predikat KLA tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian penghargaan, tetapi harus tercermin dalam pemenuhan hak anak serta tersedianya lingkungan yang aman dan nyaman.
“Ini sebagai momentum untuk mengevaluasi Kabupaten Lampung Barat berkenaan dengan Kabupaten Layak Anak. Tetapi yang jelas kami juga menekankan tentang perlindungan kepada anak, karena anak-anak yang terlibat itu juga anak-anak di bawah umur, semuanya baik pelaku maupun korban,” kata Jihan dalam pernyataannya.
Ia menegaskan, tidak ada pembenaran terhadap segala bentuk perundungan terhadap anak. Penanganan kasus juga harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik korban maupun anak yang diduga terlibat sebagai pelaku.
Terkait perkembangan penanganan kasus di Lampung Barat, Jihan mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung serta instansi terkait di kabupaten setempat.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, korban telah mendapatkan pendampingan psikologis dan bantuan hukum dari pemerintah daerah.
“Saya sudah membaca dan mendengar dari kabar berita tersebut. Sampai sekarang saya sudah berkoordinasi melalui Dinas PPPA Provinsi dan sudah berkoordinasi dengan Dinas PPPA atau UPTD setempat di Kabupaten Lampung Barat. Sudah ada pendampingan secara psikologis dan juga secara hukum dari Kabupaten Lampung Barat,” ujarnya.
Jihan juga menyatakan dukungannya terhadap langkah keluarga korban yang ingin menempuh jalur hukum. Pemprov Lampung, kata dia, akan mengawal proses penanganan tersebut agar korban memperoleh keadilan.
Namun, proses tersebut tetap harus memperhatikan perlindungan identitas dan hak anak-anak yang terlibat dalam kasus.
Lebih lanjut, Jihan menyoroti pelaksanaan SOP penanganan kekerasan dan perundungan yang sebenarnya telah dimiliki setiap kabupaten dan kota. Menurutnya, keberadaan prosedur tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan yang jelas dan efektif.
Bahkan, apabila peristiwa kekerasan terjadi di luar lingkungan sekolah, pihak sekolah tetap berkewajiban menjalankan prosedur penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
