Advertisements
“Untuk itu dari sini kita akan juga mengevaluasi SOP itu berjalan atau tidak. Kita wajibkan dari Dinas PPPA untuk bisa mengawal kasus tersebut, dilaksanakan SOP untuk penanganan kasus perundungan dan juga kekerasan,” tegasnya.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan perlindungan anak tidak berhenti pada pemenuhan indikator penghargaan semata. Pelaksanaan SOP, koordinasi lintas instansi, serta pendampingan terhadap korban harus berjalan secara nyata.
Dengan demikian, predikat Kabupaten Layak Anak yang disandang Lampung Barat dapat benar-benar tercermin melalui pemenuhan hak serta perlindungan anak di daerah.(*)
Advertisements
