LAMPUNG UTARA – Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, Yeni Sulistina, kembali menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan minimnya keterbukaan informasi publik terkait program bantuan pendidikan anak usia dini.
Persoalan mengenai keterbukaan informasi tersebut disebut bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, Ekspres Today melalui pemberitaan pada 21 April 2026 menyoroti sikap Kabid PAUD yang disebut enggan membuka data penerima bantuan dengan nilai anggaran sekitar Rp1,6 miliar yang diperuntukkan bagi 32 lembaga PAUD.
Dalam pemberitaan tersebut, keterbukaan informasi mengenai penerima bantuan berupa Alat Permainan Edukatif (APE), buku, dan laptop menjadi perhatian publik. Alasan bahwa data penerima bantuan harus melalui persetujuan kepala dinas juga turut menjadi sorotan.
Belum tuntas persoalan mengenai transparansi program tersebut, sorotan kembali muncul terkait program revitalisasi PAUD yang disebut melibatkan 47 lembaga.
Program revitalisasi tersebut juga menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan adanya fee dalam pelaksanaannya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara tahun 2026. Dugaan tersebut telah menjadi pembahasan di berbagai media dan masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak terkait.
Saat dikonfirmasi wartawan mengenai persoalan tersebut, Yeni Sulistina sempat menyampaikan bahwa dirinya telah merasa bosan dengan jabatan yang saat ini diembannya.
Rangkaian pemberitaan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, khususnya pada bidang yang menangani berbagai program pendidikan anak usia dini.
Keterbukaan informasi merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terlebih, program yang dijalankan menggunakan anggaran negara dan berkaitan langsung dengan kepentingan lembaga pendidikan serta masyarakat.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik. Di sisi lain, badan publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Publik pada prinsipnya berhak mengetahui informasi mengenai lembaga penerima bantuan, nilai bantuan yang diterima, mekanisme penyaluran, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.
Karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai program bantuan maupun revitalisasi PAUD yang menjadi sorotan.
Inspektorat Kabupaten Lampung Utara juga dinilai perlu melakukan penelusuran apabila nantinya ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban program.
