Advertisements
Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Lampung Utara diharapkan memastikan seluruh jajaran menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini ditayangkan, persoalan mengenai dugaan minimnya informasi dari pejabat yang bersangkutan serta pelaksanaan program revitalisasi PAUD di Kabupaten Lampung Utara masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat, terutama dalam pengelolaan program yang menggunakan anggaran negara.(*)
Advertisements
