LAMPUNG UTARA – Pekerjaan pembangunan pagar di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Utara menjadi sorotan karena tidak terlihat papan informasi kegiatan di lokasi. Selain itu, pekerjaan tersebut disebut tidak dikoordinasikan dengan pihak Dinas PMD.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status pekerjaan, pihak pemberi kerja, sumber anggaran, hingga kontraktor yang melaksanakan pembangunan pagar tersebut.
Kepala Dinas PMD Lampung Utara, Kasim, mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti pekerjaan yang sedang berlangsung di lingkungan kantornya. Ia juga menyebut tidak ada koordinasi dengan pihak Dinas PMD maupun papan informasi yang menjelaskan kegiatan tersebut.
“Kami tidak mengetahui itu pekerjaan apa dan siapa yang punya sebab tidak ada koordinasi dengan pihak PMD dan tidak ada papan informasi kegiatan,” ujar Kasim, Kamis 11 November 2026.
Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat tumpukan material berupa batu serta galian yang diduga berkaitan dengan pekerjaan pembangunan pagar. Namun, tidak ditemukan papan informasi kegiatan di sekitar lokasi pekerjaan.
Papan informasi kegiatan pada pekerjaan konstruksi pemerintah umumnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui informasi dasar proyek, seperti nama kegiatan, lokasi, sumber pendanaan, nilai anggaran atau kontrak, jangka waktu pelaksanaan, serta identitas pelaksana dan pengawas.
Ketiadaan papan informasi tersebut membuat status pekerjaan pagar itu belum dapat dipastikan. Belum diketahui apakah pekerjaan tersebut merupakan proyek yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa, atau sumber pendanaan lainnya.
Selain itu, belum diketahui pula apakah pekerjaan tersebut telah melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi tersebut telah mengalami perubahan, antara lain melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.
Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, dan akuntabilitas.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
Dalam praktik pekerjaan konstruksi pemerintah, papan nama proyek juga lazim digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pekerjaan yang sedang berlangsung. Informasi yang dicantumkan antara lain nama kegiatan, nomor kontrak, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, lokasi, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas.
