LAMPUNG UTARA – Langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengambil pinjaman daerah sebesar Rp140 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan mendapat perhatian dari masyarakat.
Besarnya nilai pinjaman tersebut menjadi harapan sekaligus tanggung jawab bersama. Realisasi anggaran diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di berbagai wilayah Lampung Utara.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM GEMPUR) Kabupaten Lampung Utara, Ahmad Syarifudin, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengawal seluruh tahapan pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman tersebut.
Menurut Ahmad, nilai Rp140 miliar bukanlah nominal kecil. Dana tersebut merupakan pinjaman yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab daerah sehingga penggunaannya harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Ini bukan uang hadiah, melainkan utang rakyat yang harus dibayar kembali oleh Kabupaten Lampung Utara (Lampura) di masa mendatang. Maka hal tersebut tak boleh ada satu rupiah pun yang hilang, terbuang, dan disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu."
"Untuk itu, kami LSM GEMPUR siap berdiri di garis terdepan untuk mengawal setiap prosesnya, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil akhir yang dinikmati warga," tegas Ahmad Syarifudin, Selasa, 18 Agustus 2026.
Ahmad menegaskan, pengawasan terhadap realisasi pembangunan tidak semestinya hanya mengandalkan aparat pengawasan internal pemerintah. Partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga ibu rumah tangga, untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan di lapangan.
"Kami mengajak seluruh warga Lampung Utara, jangan cuma diam saja. Jika melihat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, material yang buruk, atau pengerjaan yang asal jadi, jangan ragu untuk bersuara. Pengawasan itu bukan melawan pemerintah, melainkan bentuk cinta kita pada daerah ini dan tanggung jawab kita kepada anak cucu yang kelak akan melunasi utang ini," ujarnya.
Ahmad juga menyoroti rencana pembangunan 17 ruas jalan yang menjadi sasaran pembiayaan pinjaman tersebut. Menurut dia, pembangunan infrastruktur harus mampu memberikan dampak nyata terhadap konektivitas antarwilayah di Lampung Utara.
Infrastruktur jalan yang berkualitas, lanjutnya, dapat membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil bumi, sekaligus membantu menekan biaya logistik masyarakat.
Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan secara optimal apabila kualitas pekerjaan dijaga sejak tahap perencanaan hingga proyek selesai.
