LAMPUNG UTARA – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lampung Utara mencatat sebanyak 31 perkara penindakan melalui tilang handheld selama pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026.
Selain penindakan tilang, polisi juga memberikan sebanyak 2.145 teguran kepada pengendara yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 48 personel dikerahkan dan dibagi ke dalam tiga wilayah.
Berdasarkan hasil evaluasi, sejumlah pelanggaran yang ditemukan selama operasi didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm, tidak melengkapi pelat nomor kendaraan, serta kendaraan yang tidak memenuhi kelengkapan, seperti kaca spion.
Hal tersebut disampaikan Kasat Lantas Polres Lampung Utara AKP Suarjono, didampingi Kanit Kamsel dan KBO Lantas Polres Lampung Utara saat memberikan keterangan terkait hasil pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026.
AKP Suarjono menjelaskan, pelaksanaan operasi lebih mengedepankan pendekatan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, bukan semata-mata melakukan penindakan hukum.
"Kami lebih mengedepankan edukasi melalui penyuluhan dan pembinaan, baik di sekolah-sekolah maupun langsung kepada masyarakat di jalan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran yang masuk dalam sasaran prioritas operasi, tetap dilakukan penindakan menggunakan tilang handheld," ujar AKP Suarjono saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin 9 November 2026.
Selain pelanggaran yang dilakukan pengendara dewasa, kepolisian juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh anak-anak di bawah umur.
Menurut Suarjono, sekitar dua bulan sebelumnya Satlantas Polres Lampung Utara telah menyampaikan surat imbauan kepada Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah di wilayah Lampung Utara. Imbauan tersebut bertujuan meningkatkan pengawasan serta mengingatkan para pelajar agar tertib berlalu lintas, terutama dalam penggunaan helm.
Petugas juga telah beberapa kali mengamankan kendaraan yang digunakan pelajar di bawah umur. Kendaraan tersebut kemudian dibawa ke Polres Lampung Utara dan dapat diambil kembali oleh orang tua setelah membuat surat pernyataan agar pelanggaran serupa tidak terulang.
"Kami tidak sepenuhnya menyalahkan anak-anak sekolah. Pemerintah juga perlu ikut berperan, karena ada sekolah yang akses transportasi umumnya masih terbatas. Kehadiran angkutan umum yang melintasi kawasan sekolah diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh anak-anak di bawah umur," ungkapnya.
Tak hanya kendaraan bermotor, penggunaan sepeda listrik di jalan raya juga menjadi perhatian kepolisian. Masyarakat diimbau menggunakan sepeda listrik sesuai peruntukannya, terutama di lingkungan perumahan dan kawasan yang semestinya, bukan di jalan raya yang memiliki risiko terhadap keselamatan pengguna jalan.
Kepolisian menyebutkan, hingga saat ini belum ditemukan kecelakaan lalu lintas di wilayah Lampung Utara yang disebabkan penggunaan sepeda listrik. Meski demikian, edukasi dan imbauan tetap dilakukan sebagai langkah pencegahan.
