"Kalau uang hasil pungutan pemutakhiran data IDM itu dibagi ke Tenaga Ahli (TA). Uangnya yang mengambil itu awalnya pendamping desa, tapi cuma dapat bagian Rp300 ribu per satu desa," ungkap narasumber.
Narasumber tersebut juga menyebut adanya penyerahan uang sebesar Rp500 ribu kepada seorang Tenaga Ahli berinisial IK.
"Uang yang diserahkan ke TA inisial IK jumlahnya Rp500 ribu," tambahnya.
Selain pemutakhiran data IDM, narasumber mengungkap dugaan pungutan dalam penyusunan dokumen administrasi desa. Dokumen yang disebut antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana desa.
Dalam keterangannya, dugaan aliran uang dari penyusunan dokumen tersebut disebut melibatkan sejumlah oknum pendamping desa dan Tenaga Ahli berinisial RP serta IK. Seorang Koordinator Kabupaten berinisial ELV juga disebut diduga menikmati aliran dana tersebut.
Namun, seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak tersebut masih berdasarkan keterangan narasumber dan belum terbukti. Pihak-pihak yang disebut juga telah memberikan bantahan atau penjelasan terkait tudingan tersebut.
Narasumber sebelumnya menyebut mencuatnya pemberitaan mengenai dugaan pungli di lingkungan pendamping desa menjadi salah satu persoalan yang kemudian berujung pada pemberhentian sejumlah pendamping desa.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan mantan pendamping desa. Mereka menilai persoalan dugaan pungutan tidak semestinya hanya dibebankan kepada pendamping desa di tingkat bawah apabila praktik tersebut benar melibatkan pihak lain dalam struktur organisasi.
Atas persoalan tersebut, sejumlah mantan pendamping desa kemudian menyampaikan informasi mengenai dugaan praktik yang mereka ketahui, termasuk dugaan pembagian uang yang disebut mengalir hingga ke jajaran Tenaga Ahli dan Koordinator Kabupaten.
Mereka berharap persoalan tersebut dapat diusut secara menyeluruh dan transparan sehingga tidak ada pihak yang dikorbankan maupun dilindungi apabila nantinya terbukti terlibat.
Terpisah, IK saat dikonfirmasi di kantornya pada Senin, 2 November 2026, membantah seluruh tudingan yang ditujukan kepadanya.
"Anggaran IDM itu Rp500 ribu dipergunakan perangkat desa untuk operasional pembuatan data itu. Jadi bukan honor ya. Untuk beli ATK dan lain-lain," jelasnya.
