BANDAR LAMPUNG – Kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dalam memberantas praktik mafia tanah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Kapolda Lampung bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah menerima penghargaan berupa piagam dan penyematan Pin Emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung yang mampu melampaui target penuntasan perkara tindak pidana (TP) pertanahan tahun 2026.
Pemberian penghargaan berlangsung dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Hotel Grand Platinum, Jakarta, Kamis 12 November 2026.
Penyematan Pin Emas dan penyerahan piagam dilakukan langsung oleh Menteri ATR/BPN, didampingi Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kontribusi jajaran Polda Lampung dalam mendukung upaya pemerintah memberantas praktik mafia tanah sekaligus mempercepat penanganan perkara pertanahan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung.
"Penghargaan Pin Emas ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung yang berhasil melampaui target penuntasan perkara tindak pidana pertanahan tahun 2026. Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja," ujar Yuni.
Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan keseriusan Polda Lampung dalam mendukung pemberantasan mafia tanah melalui penegakan hukum serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
Yuni menegaskan, penanganan tindak pidana pertanahan menjadi salah satu perhatian kepolisian. Pasalnya, praktik mafia tanah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berpotensi mengancam hak masyarakat atas kepemilikan dan penguasaan tanah.
"Polda Lampung berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan persoalan pertanahan untuk melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, maupun tindakan melawan hukum lainnya," tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Polda Lampung menjadi salah satu dari 10 kepolisian daerah yang menerima penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/BPN.
