Selain Polda Lampung, penghargaan serupa diberikan kepada Polda Riau, Polda Maluku, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Utara.
Rangkaian rapat koordinasi diawali dengan pemutaran video selayang pandang Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan laporan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, sambutan serta pengarahan Kapolri dan Jaksa Agung.
Selanjutnya, Menteri ATR/BPN memberikan pengarahan sekaligus membuka rapat koordinasi secara resmi.
Yuni menambahkan, penghargaan tersebut tidak akan membuat jajaran Polda Lampung berpuas diri.
Sebaliknya, capaian itu menjadi motivasi untuk memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait dalam mencegah serta menindak berbagai bentuk kejahatan pertanahan.
"Kami akan terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan profesionalisme dalam penanganan setiap perkara. Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban dugaan praktik mafia tanah, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.
Melalui pencapaian tersebut, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik mafia tanah.
