BANDAR LAMPUNG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandar Lampung mulai mengkaji usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Eksekutif dan Raperda Inisiatif untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Pengkajian tersebut dilakukan melalui rapat yang berlangsung di Ruang Lobby DPRD Kota Bandar Lampung, Kamis 12 November 2026.
Rapat dipimpin Ketua Pansus, Robiatul Adawiyah, S.H., M.Kn., bersama anggota Bapemperda dan Tim Ahli DPRD Kota Bandar Lampung.
Pembahasan difokuskan pada penelaahan substansi setiap usulan Raperda sebelum ditetapkan sebagai bagian dari Propemperda 2027.
Ada tiga aspek utama yang menjadi perhatian, yakni materi muatan Raperda, landasan hukum pembentukan, serta urgensi dan kebutuhan regulasi bagi masyarakat.
Ketua Pansus Robiatul Adawiyah menegaskan, setiap usulan Raperda tidak dapat langsung disetujui tanpa melalui kajian mendalam.
Bapemperda perlu memastikan regulasi yang diusulkan memiliki urgensi yang jelas, tidak tumpang tindih dengan peraturan yang telah berlaku, serta didukung landasan hukum yang kuat.
“Yang kita kaji hari ini adalah isinya. Apakah substansinya sudah jelas, apakah landasan hukumnya sudah tepat, dan apakah regulasi ini memang dibutuhkan masyarakat. Kalau belum memenuhi itu, harus dilengkapi dulu,” ujar Robiatul Adawiyah.
Dalam rapat tersebut, Tim Ahli DPRD turut memberikan sejumlah masukan terkait kelengkapan naskah akademik, kejelasan tujuan pengaturan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kesiapan data pendukung.
Selain itu, sejumlah usulan Raperda juga dicermati berdasarkan skala prioritas.
Hal ini mengingat tidak seluruh usulan dapat dibahas dalam satu tahun anggaran sehingga diperlukan seleksi berdasarkan tingkat kebutuhan dan kesiapan masing-masing rancangan regulasi.
Robiatul menambahkan, Bapemperda lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas Raperda yang akan dibahas.
