BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Rizaldi Adrian, menyoroti belum jelasnya arah kebijakan dan perencanaan pemerintah kota dalam menghadirkan transportasi publik yang memadai bagi masyarakat.
Hal itu terungkap dalam rapat RKA antara Komisi III DPRD kota Bandar Lampung bersama Dinas Perhubungan.
Menurut Rizaldi, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung membutuhkan sistem transportasi publik yang terencana untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi berbagai persoalan lalu lintas perkotaan.
Ia menilai, pemerintah daerah seharusnya mulai menunjukkan keseriusan melalui penyusunan kajian dan program konkret terkait pengembangan transportasi publik.
Meskipun belum dapat direalisasikan secara menyeluruh, setidaknya pemerintah sudah memiliki perencanaan dan tahapan yang jelas.
"Kalau saya lihat di sini belum ada arah kita menuju ke situ. Padahal sebagai Kota Bandar Lampung, transportasi publik ini sangat diperlukan dan menjadi mandat kita untuk setidaknya tersedia," ujar Rizaldi.
Ia menegaskan, penyediaan transportasi publik tidak harus langsung dilakukan dengan sistem yang sempurna.
Namun, keberadaan layanan maupun kajian yang menjadi dasar pengembangannya merupakan langkah awal yang penting.
Menurutnya, pemerintah setidaknya harus memiliki studi yang menggambarkan kebutuhan transportasi publik, konsep pengembangan, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkannya.
"Walaupun belum sempurna, setidaknya tersedia. Kalaupun belum tersedia, paling tidak studinya sudah ada yang menandakan bahwa kita memiliki program-program menuju ke arah sana," tegasnya.
Rizaldi juga mempertanyakan sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun program tersebut.
Ia berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat memberikan penjelasan mengenai rencana, kebutuhan, serta langkah yang harus didorong agar pengembangan transportasi publik tidak hanya menjadi wacana.
