Menurutnya, produk hukum daerah harus dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi daftar program legislasi.
“Kita memilah mana usulan yang sudah siap dan mendesak untuk dibahas, mana yang masih perlu pendalaman, dan mana yang perlu ditunda. Semua berdasarkan hasil kajian,” katanya.
Hasil pengkajian tersebut selanjutnya akan menjadi bahan rekomendasi Bapemperda dalam menentukan daftar Raperda prioritas Tahun 2027.
Melalui proses seleksi dan pendalaman ini, DPRD Kota Bandar Lampung berharap pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lebih terarah dan transparan.
Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.
