BANDAR LAMPUNG – Polemik masih banyaknya calon siswa yang gagal lolos Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Purwanto.
Agus meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung segera merealisasikan instruksi Wali Kota Bandar Lampung agar seluruh siswa yang belum diterima tetap dapat bersekolah dan tidak ada satu pun anak yang putus sekolah.
Ia menegaskan komitmen Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang menjamin hak pendidikan seluruh anak patut diapresiasi dan harus diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.
"Saya menyambut baik pernyataan Bunda Eva bahwa calon siswa yang belum diterima di SMP Negeri akan tetap difasilitasi masuk ke sekolah negeri atau sekolah milik pemerintah. Ini sejalan dengan program pemerintah pusat yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan," ujar Agus.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD yang membidangi pendidikan, Agus mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan jalur domisili pada SPMB tahun ini.
Menurutnya, tidak sedikit calon siswa yang gagal diterima meskipun jarak rumah mereka relatif dekat dengan sekolah tujuan.
Ia mencontohkan kondisi di SMP Negeri 14 Bandar Lampung yang berada di kawasan permukiman padat dan dikelilingi lima kelurahan.
Tingginya jumlah pendaftar menyebabkan calon siswa dengan jarak rumah sekitar 700 meter dari sekolah tetap tidak lolos seleksi jalur domisili.
"Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak yang tidak diterima karena sistem seleksi berdasarkan jarak. Persoalan ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," katanya.
Agus berharap Disdikbud Kota Bandar Lampung segera melakukan pendataan terhadap siswa yang belum tertampung, sekaligus memetakan sisa kuota di seluruh SMP Negeri sesuai arahan wali kota.
Proses redistribusi siswa, menurutnya, harus dilakukan secara cepat, transparan, dan mengutamakan sekolah negeri terdekat dari domisili peserta didik.
"Jangan sampai ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena tidak mampu membayar biaya sekolah swasta. Pemerintah harus hadir memberikan solusi sehingga seluruh anak tetap bisa bersekolah," tegasnya.
