Melalui pemeriksaan yang dilakukan secara independen, BPK memberikan penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
“Bagi Kabupaten Pesisir Barat, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut menunjukkan adanya konsistensi dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang semakin baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain menjadi indikator akuntabilitas, opini WTP juga dinilai mampu memperkuat citra daerah di mata pemerintah pusat maupun investor.
Pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan serta menarik minat investasi ke daerah.
Pemkab Pesisir Barat berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan disiplin administrasi, memperkuat pengawasan, serta memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.
Dengan raihan opini WTP ketujuh secara beruntun, Pemkab Pesisir Barat kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Keberhasilan tersebut sekaligus menjadi salah satu indikator bahwa tata kelola keuangan daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Pesisir Barat,” pungkasnya. (*)
