BANDAR LAMPUNG - Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta Bahasa Prancis diterapkan sebagai mata pelajaran di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia mendapat respons positif sekaligus catatan kritis dari kalangan akademisi.
Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi para lulusan, meski kesiapan infrastruktur guru masih menjadi tantangan besar.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis FKIP Universitas Lampung (Unila), Setia Rini, S.Pd., M.Pd., menanggapi pidato Presiden Prabowo dalam kunjungan kenegaraannya di Istana Élysée, Paris, Kamis 28 Mei 2026 lalu.
"Kami dari bidang pendidikan Bahasa Prancis sangat berharap ini bukan hanya sekedar pidato, tetapi benar-benar menjadi realisasi nyata dari Presiden kita. Karena tentu saja ini membuka peluang yang sangat besar," ujar Setia Rini saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat 29 Mei 2026.
Setia Rini mengakui bahwa jika kebijakan tersebut langsung diterapkan saat ini, dunia pendidikan belum sepenuhnya siap dari segi kuantitas tenaga pengajar.
Di Provinsi Lampung sendiri, sekolah yang memiliki mata pelajaran Bahasa Prancis terbilang masih sangat terbatas dan didominasi di wilayah ibu kota provinsi.
Berdasarkan data dari prodi, saat ini hanya ada enam sekolah yang aktif menyelenggarakan kelas Bahasa Prancis di Lampung.
Sekolah tersebut meliputi SMAN 16 Bandar Lampung dengan 4 kelas, SMAN 2 Bandar Lampung dengan 3 kelas yang sedang bersiap menuju 5 kelas, SMKN 3 Bandar Lampung dengan 6 kelas, dan SMA Yadika Bandar Lampung yang memiliki 9 kelas.
Sementara untuk wilayah di luar Bandar Lampung, mapel ini aktif di SMAN 2 Ulubelu Tanggamus dengan 2 kelas, serta SMAN 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah yang bersiap membuka 1 kelas pada tahun ajaran baru Juli 2026 mendatang.
Adapun untuk program di SMAN 2 Tumijajar dan SMAN 9 Bandar Lampung tercatat sudah tidak aktif.
"Terkait kesiapan infrastruktur dalam konteks guru atau pengajar jelas sangat kurang sekali. Mungkin ini terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Lampung. Selain itu, infrastruktur penunjang seperti laboratorium, buku ajar, dan akses materi digital juga perlu segera diperkuat agar implementasinya tidak sekadar formalitas," jelasnya.
Di balik keterbatasan tersebut, Setia Rini memandang instruksi Presiden Prabowo sebagai peluang emas bagi penyerapan tenaga kerja.
