Berdasarkan komunikasi dengan pihak BPJS, tunggakan iuran tidak serta-merta menyebabkan layanan kepada peserta dihentikan.
“Saya sudah menanyakan langsung apakah pelayanan akan di-cut off. Jawabannya tidak. Masyarakat tetap mendapatkan pelayanan. Namun pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran iuran tersebut,” katanya.
Mirza mengungkapkan, munculnya tunggakan tidak lepas dari tekanan kondisi keuangan daerah.
Salah satunya dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berpengaruh pada pendapatan daerah, serta penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak pada likuiditas kas.
“Arus kas daerah menjadi terbatas sehingga muncul beban kewajiban yang harus diselesaikan pada awal tahun 2026,” ujarnya.
BPKAD mencatat total kewajiban iuran BPJS Kesehatan Pemprov Lampung pada 2026 mencapai sekitar Rp58,8 miliar.
Angka tersebut ditambah sisa tunggakan tahun 2025 sebesar Rp46,5 miliar, sehingga total kewajiban mencapai Rp105,4 miliar.
Sebelumnya, persoalan ini menjadi perhatian Komisi V DPRD Lampung yang mendesak pemerintah daerah segera menyusun langkah pembayaran agar keberlangsungan pelayanan kesehatan tetap terjaga.
Mirza menegaskan target pemerintah adalah menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Targetnya tentu seluruh utang harus diselesaikan. Kita selesaikan sambil berjalan sesuai kondisi kas daerah,” tandasnya.
