“Bagaimana mungkin pemerintah bicara program baru, sementara kewajiban dasar seperti BPJS Kesehatan saja menunggak? Ini menyangkut hak kesehatan rakyat,” teriak massa dalam orasi.
Aliansi juga meminta audit terbuka terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Mereka menilai utang daerah harus dikaji secara matang agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan.
“Utang daerah bukan sekadar angka. Ini menyangkut masa depan APBD dan pelayanan publik. Jangan sampai rakyat yang menanggung risikonya,” ujarnya.
Dalam tuntutan lainnya, Aliansi menegaskan agar kebijakan anggaran daerah difokuskan pada pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sebelum memperluas pembiayaan melalui utang daerah.
Massa juga meminta jaminan keterlibatan pelaku usaha lokal secara adil dan terbuka dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Kami menolak praktik monopoli, kartel, dan intervensi kelompok tertentu. Pengusaha lokal harus diberi ruang yang sama,” kata perwakilan Aliansi.
Sebagai penutup, Aliansi Lampung Bersatu mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran publik, baik dalam Program MBG, pembiayaan kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur.
“Setiap rupiah uang rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk manfaat nyata, bukan hanya laporan di atas kertas,” tegas orator menutup aksi.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa berharap DPRD Provinsi Lampung dapat menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut melalui fungsi pengawasan dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
