BANDAR LAMPUNG – Pelaksanaan rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan.
Rapat yang membahas tindak lanjut hasil audit BPK terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlangsung tanpa dapat dipantau langsung oleh awak media karena wartawan tidak diperkenankan masuk ke ruang rapat.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen DPRD Kota Bandar Lampung dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik, mengingat pembahasan menyangkut hasil audit pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kepentingan masyarakat.
Usai rapat, Wakil Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi, membantah anggapan bahwa rapat berlangsung secara tertutup.
Menurutnya, wartawan tidak dapat masuk semata-mata karena kapasitas ruang rapat yang terbatas dan dipenuhi peserta dari tujuh OPD yang diundang.
"Bukan sebenarnya tertutup, tempatnya tidak memungkinkan. Kan ada tujuh dinas, banyak kepala bidang. Kursinya sampai ditambah. Kalau teman-teman wartawan berdiri juga kurang nyaman," kata Yuhadi kepada wartawan usah rapat LHP BPK pada Selasa 14, Juli 2026.
Ia juga menegaskan tidak pernah ada arahan dari pimpinan Pansus maupun DPRD untuk melarang media meliput jalannya rapat.
"Tidak ada perintah untuk ditutup. Rapat Pansus ini terbuka untuk umum. Kalau ada staf yang melarang, mungkin itu kesalahan staf. Di DPRD Kota Bandar Lampung belum pernah ada perintah melarang wartawan masuk,"ujarnya.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan awak media tetap tidak dapat menyaksikan secara langsung jalannya pembahasan di dalam ruang rapat.
Dalam rapat tersebut, Pansus membahas tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap tujuh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Beberapa perangkat daerah yang mengikuti rapat di antaranya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Serta beberapa OPD lainnya.
Menurut Yuhadi, sebagian besar temuan BPK memiliki pola yang hampir serupa dan lebih banyak berkaitan dengan persoalan administrasi.
