BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah melontarkan kritik terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, terdapat kontradiksi yang harus dijelaskan secara terbuka kepada DPRD maupun masyarakat, terutama terkait kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak diikuti peningkatan belanja pembangunan.
Asroni menilai pemerintah daerah menunjukkan optimisme tinggi dengan menaikkan target PAD sekitar 27,05 persen.
Namun di sisi lain, alokasi belanja modal yang menjadi instrumen utama pembangunan justru mengalami penurunan cukup signifikan.
"Kami mempertanyakan arah kebijakan ini. Pendapatan ingin digenjot setinggi-tingginya, tetapi belanja pembangunan justru diperkecil. Lalu di mana letak keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat?" tegas Asroni, Kamis 06 Agustus 2026.
Menurut Asroni, APBD tidak semata-mata menjadi dokumen perencanaan keuangan, melainkan instrumen utama pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, apabila target pendapatan daerah meningkat, maka manfaatnya harus tercermin pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat.
"Kalau pendapatan naik, seharusnya pembangunan sekolah bertambah, fasilitas kesehatan ditingkatkan, infrastruktur jalan dan pelayanan publik diperbaiki, serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Jangan sampai yang bertambah justru belanja rutin, sementara pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat malah dikurangi," Ucapnya.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni menilai target kenaikan PAD harus didukung perhitungan yang realistis serta strategi yang jelas.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan proyeksi pendapatan yang tinggi tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami tidak ingin APBD disusun berdasarkan optimisme yang tidak didukung data. Target pendapatan yang terlalu tinggi tanpa strategi yang jelas hanya akan melahirkan risiko gagal mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnya, dan akhirnya masyarakat yang dirugikan karena program pembangunan terpaksa dikurangi," Tambahnya.
Ia menegaskan DPRD tidak akan memberikan persetujuan terhadap dokumen anggaran hanya karena terjadi peningkatan angka pendapatan.
