Diperlukan pembagian tugas yang jelas sejak laporan diterima, pemetaan lokasi, asesmen kondisi lapangan, pengerahan personel dan peralatan, pengamanan wilayah, hingga antisipasi apabila api berpotensi meluas ke permukiman atau lahan lainnya.
Damkar sendiri merupakan unsur teknis yang memiliki kemampuan serta peralatan untuk melakukan pemadaman dan penyelamatan. Namun, kemampuan tersebut tetap membutuhkan dukungan unsur lain ketika kebakaran terjadi di areal luas atau lokasi yang sulit dijangkau.
“Namun, ketika kebakaran terjadi pada areal lahan yang luas dan berada di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam, dukungan personel, informasi kondisi lapangan, serta koordinasi lintas sektor menjadi sangat penting,” ujarnya.
Di sisi lain, Satpol PP tidak hanya berperan membantu penanganan di lokasi. Menurut Cahyadi, satuan tersebut juga memiliki fungsi menjaga ketertiban, membantu pengamanan area, mendukung proses evakuasi apabila diperlukan, serta menjalankan langkah pencegahan dan penegakan peraturan sesuai kewenangannya.
Karena itu, keberadaan Satgas Karhutla di Kabupaten Pesbar dinilai perlu kembali diperkuat. Salah satu langkah yang didorong adalah menggelar rapat serta koordinasi teknis yang melibatkan seluruh unsur terkait.
Dengan kejadian karhutla yang telah menembus lebih dari 10 kali dalam sebulan, penguatan koordinasi dinilai semakin mendesak. Apalagi, potensi kebakaran lahan dapat meningkat ketika kondisi kemarau membuat vegetasi dan lahan menjadi lebih kering.
“Prinsipnya kami siap membantu setiap kejadian karhutla. Tetapi untuk penanganan yang lebih maksimal, tentu dibutuhkan kerja bersama. Damkar memiliki peralatan dan personel pemadam, sementara unsur lain memiliki tugas dan kemampuan masing-masing. Kalau semuanya bergerak bersama, penanganannya tentu akan jauh lebih maksimal,” pungkasnya. (*)
