Menurut Maruli, keberhasilan Satlinmas harus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan dengan membangun sinergi bersama pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga dunia usaha tanpa mengambil alih kewenangan instansi lain.
"Satlinmas tidak perlu berlomba menjadi besar dalam nama. Yang terpenting adalah kuat dalam pengabdian, tertib dalam organisasi, dan nyata dalam karya," tegas Maruli.
Ia juga meminta seluruh personel menjaga keamanan masyarakat dan persatuan serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan organisasi.
"Jaga keamanan masyarakat, jaga persatuan, dan jangan pernah menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan bangsa dan negara," lanjutnya.
Maruli menegaskan komitmennya untuk mengawal pembinaan Satlinmas agar keberadaan organisasi tersebut mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
"Amanah ini menuntut kerja keras, integritas, dan pengabdian. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Satlinmas profesional, masyarakat terlindungi," tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Satlinmas sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut terdapat 1.258.758 personel Satlinmas yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Tito menilai jumlah tersebut menempatkan Satlinmas sebagai garda terdepan sekaligus mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat.
"Dalam setiap tahapan penanganan bencana, Satlinmas dapat menjadi mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat, membantu menyampaikan informasi, mendukung kesiapsiagaan, serta membantu masyarakat sesuai kemampuan dan kewenangannya," kata Tito.
Ia mengingatkan bahwa tugas Satlinmas dalam penanganan bencana tidak berhenti setelah proses evakuasi. Personel juga dapat membantu pendataan, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, pemulihan pelayanan, hingga mendukung pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
Selain bencana alam, Tito meminta Satlinmas meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan data BNPB per 25 Agustus 2026, tercatat 5.923 titik panas (hotspot) dan 62.786 hektare lahan terbakar di enam provinsi prioritas.
