LAMPUNG BARAT — Persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Lampung Barat mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Lampung Barat, Bambang Kusmanto. Politisi Partai NasDem tersebut menyambut baik langkah lintas sektor yang melakukan verifikasi dan validasi faktual terhadap 4.235 anak yang terindikasi tidak sekolah di kabupaten setempat.
Menurut Bambang, verifikasi dan validasi menjadi tahapan sangat penting sebelum data mentah tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun penentuan bentuk intervensi pemerintah. Data awal harus dipastikan kembali melalui pengecekan langsung di lapangan agar benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita perlu melihat persoalan ini secara objektif. Angka 4.235 tentu perlu terlebih dahulu diverifikasi dan divalidasi secara faktual. Jangan sampai data yang belum terkonfirmasi kemudian menjadi dasar pengambilan kebijakan tanpa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan bahwa persoalan anak tidak sekolah bukan perkara sederhana. Penyebabnya dapat berkaitan dengan berbagai faktor mendasar, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, akses pendidikan, letak geografis, administrasi kependudukan, hingga lingkungan sosial. Oleh karena itu, proses pendataan tidak cukup hanya mengetahui jumlah anak yang tidak bersekolah, melainkan harus mampu menggambarkan secara terperinci identitas anak, lokasi keberadaan, serta akar penyebab mereka tidak memperoleh layanan pendidikan.
“Data yang baik bukan sekadar menunjukkan jumlah, tetapi harus mampu memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat. Dengan data yang valid dan terpetakan, kebijakan akan lebih tepat sasaran dan sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat diarahkan secara lebih efektif,” ungkapnya.
Bambang juga memberikan apresiasi atas keterlibatan tim relawan hingga tingkat pekon dalam proses verifikasi dan validasi tersebut. Keberadaan relawan yang dekat dengan masyarakat dinilai memegang peran vital untuk mendapatkan gambaran kondisi faktual di lapangan. Meski demikian, ia mengingatkan agar proses pendataan tetap dilakukan secara objektif, terkoordinasi, dan menggunakan mekanisme yang jelas bersama instansi berwenang.
“Relawan ini diharapkan tidak hanya membantu proses pendataan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada anak yang luput dari perhatian,” kata Bambang.
Lebih lanjut, ia mendorong agar setelah proses validasi selesai, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan segera menyusun peta persoalan dan strategi intervensi berdasarkan kondisi spesifik masing-masing anak. Pendekatan yang digunakan tidak boleh seragam karena kendala yang dihadapi tiap anak berbeda, seperti masalah ekonomi yang memerlukan penanganan berbeda dibanding kendala akses atau administrasi kependudukan.
Bambang menegaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah sekaligus tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, DPRD, satuan pendidikan, pemerintah pekon, keluarga, masyarakat, hingga dunia usaha memiliki peran sesuai kapasitas masing-masing.
“Ini bukan hanya persoalan pemerintah, bukan pula hanya persoalan sekolah atau keluarga. Anak-anak ini adalah bagian dari masa depan Lampung Barat. Karena itu, penanganannya menjadi tanggung jawab dan agenda kita bersama,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Bambang menyatakan akan terus menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan pengawalan aspirasi masyarakat agar sektor pendidikan tetap mendapat perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia berharap validasi data ini menghasilkan pijakan yang terukur untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah.
“Validasi data adalah langkah awal. Yang lebih penting adalah bagaimana setelah data itu benar-benar valid, kita bersama-sama mencari solusi agar anak-anak tersebut kembali memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan,” pungkasnya.
