“Sinergi antara Dekranasda, TP PKK, TP Posyandu, dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan berbagai program pemberdayaan dapat dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pesisir Barat,” jelasnya.
Dikatakannya, penguatan Posyandu juga menjadi salah satu bagian strategis dalam program pemberdayaan di Pesbar.
Sebelumnya, TP PKK Pesbar telah mendorong penguatan Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat, termasuk melalui kegiatan Hari Posyandu Nasional di Pulau Pisang.
Dalam kegiatan tersebut, Dian menekankan pentingnya transformasi Posyandu agar cakupan pelayanan kepada masyarakat semakin luas dan tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan.
“Sementara itu, dari sisi pemberdayaan keluarga, TP PKK Pesbar juga telah mengikuti Rapat Kerja Daerah TP PKK Provinsi Lampung pada Juni 2026 yang membahas penguatan sinergi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta pemetaan potensi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan di Pesbar diarahkan untuk membangun kesinambungan program, bukan sekadar menjalankan agenda organisasi.
Informasi dan kebijakan yang diperoleh dari tingkat pusat diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program yang lebih sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat Pesisir Barat.
Karena itu, hasil rapat di Jakarta selanjutnya akan menjadi bahan untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan kelembagaan di daerah.
“Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu diharapkan dapat bergerak dengan pembagian peran yang lebih jelas, sekaligus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan,” tandasnya. (*)
