Namun, kritik tersebut harus disampaikan berdasarkan data dan pengawasan dilakukan secara objektif.
“Karena itu, forum ini tetap memiliki independensi intelektual. Kritik tetap diperlukan, pengawasan tetap harus dilakukan, tetapi kritik harus berbasis data, pengawasan objektif, serta rekomendasi yang mampu menawarkan solusi,” ujar Alkautsar.
Dengan pendekatan tersebut, forum diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan ekosistem jaringan jalan tol di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun mengatakan keberadaan jalan tol memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah dan berbagai pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, forum yang dibentuk MTI dapat menjadi ruang pertemuan antara akademisi dan praktisi untuk membahas pengembangan ekosistem jaringan jalan tol.
“Terima kasih setingginya kepada Pak Gubernur, Pak Ketua DPRD dan jajaran, karena tadi kalau kita bicara jalan tol untuk siapa dan untuk apa, itu tentu adalah untuk pertumbuhan ekonomi wilayah,” kata Haris.
Haris mengatakan kehadiran akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Lampung (Unila) dan Institut Teknologi Sumatera (Itera), bersama para praktisi menjadi modal penting dalam membangun diskusi mengenai pengembangan jalan tol.
“Semua praktisi dan akademisi yang hadir di sini hanya satu keinginan yaitu memajukan ekosistem jaringan jalan tol agar bisa mengeskalasi pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Provinsi Lampung dan Sumatera,” ujarnya.
Haris menegaskan Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol merupakan salah satu forum yang berada di lingkungan MTI.
Ia berharap kepengurusan yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan jaringan jalan tol.
