BANDAR LAMPUNG — Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Bandar Lampung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I DPRD Kota Bandar Lampung, Senin 05 Oktober 2026.
Pandangan umum Fraksi NasDem disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi NasDem, Angga Wijaya.
Dalam pandangannya, Angga mengatakan penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperkuat investasi yang produktif dan berkelanjutan.
Menurutnya, penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat sektor keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Angga menjelaskan, sebagai lembaga keuangan milik daerah, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
Penyaluran dana tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
"Sebagai lembaga keuangan milik daerah, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung memiliki fungsi penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna mendukung kegiatan ekonomi, termasuk pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor-sektor prioritas pembangunan daerah," ujar Angga.
Fraksi NasDem menilai penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal daerah dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Lampung.
Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas cakupan usaha sekaligus meningkatkan daya saing Bank Lampung di tengah perkembangan industri jasa keuangan.
Fraksi NasDem juga menekankan agar penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada penguatan perusahaan.
