BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan insentif kepada para kader yang selama ini membantu pelayanan dan edukasi kesehatan masyarakat di 20 kecamatan dan 126 kelurahan.
Insentif tersebut diberikan kepada berbagai kader, tidak hanya kader kesehatan dan posyandu, tetapi juga kader yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), serta Dinas Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, Khusus di bawah Dinas Kesehatan, terdapat 706 posyandu. Setiap posyandu memiliki lima kader, serta terdapat koordinator kader di setiap kelurahan.
Pemberian insentif tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap para kader yang selama ini secara sukarela terlibat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Insentif kader ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para kader yang sudah secara sukarela turut serta dalam langkah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Muhtadi, 7 Oktober 2026.
Di lapangan, kader posyandu memiliki sejumlah tugas dalam mendukung pelayanan kesehatan. Mereka membantu pelayanan posyandu mulai dari meja satu hingga meja lima, sekaligus mendukung petugas kesehatan dalam memantau kondisi masyarakat.
Selain itu, kader bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai upaya pencegahan penyakit, termasuk tuberkulosis (TBC), demam berdarah dengue (DBD), dan stunting.
“Jadi, sebenarnya kader ini sangat membantu kami dan tenaga kesehatan untuk mempercepat informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Kader juga dituntut tanggap terhadap kondisi kesehatan warga di wilayahnya. Misalnya, ketika menemukan warga yang mengalami batuk dalam waktu cukup lama, kader dapat menyarankan dan mendampingi warga tersebut untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas.
Perhatian kader juga mencakup kelompok rentan, seperti ibu hamil dan balita. Dalam menjalankan tugasnya, kader berperan memberikan edukasi dan pendampingan, bukan melakukan tindakan medis.
“Artinya kader ini salah satunya memberikan edukasi, tapi mereka tidak melakukan tindakan medis,” jelasnya.
Sementara itu, insentif bagi kader posyandu diberikan sebesar Rp500 ribu per orang setiap bulan. Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi kader yang berada di tengah masyarakat.
