Sementara itu, pengawasan ketenagakerjaan di lapangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Pembagian kewenangan tersebut membuat sebagian urusan pengawasan dan data ketenagakerjaan berada pada instansi yang berwenang di tingkat provinsi.
Yudhi berharap hubungan antara perusahaan dan pekerja dapat terjaga dengan baik agar kegiatan usaha tetap berjalan dan kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi.
"Selagi mereka baik-baik saja, insyaallah dipertahankan. Karena perusahaan juga butuh tenaga kerja," katanya.
Menurutnya, keberlangsungan perusahaan memiliki kaitan erat dengan kesempatan kerja.
Hubungan industrial yang terjaga diharapkan dapat mendukung stabilitas usaha sekaligus mempertahankan tenaga kerja yang sudah terserap.
Yudhi menilai pengangguran bukan hanya menjadi persoalan Bandar Lampung atau Provinsi Lampung, melainkan juga tantangan nasional.
Kondisi ekonomi serta dampak konflik global terhadap harga minyak dan kebutuhan lainnya turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat tantangan dunia usaha.
Dalam menghadapi situasi tersebut, ia mendorong masyarakat agar tidak hanya bergantung pada peluang kerja di perusahaan, tetapi juga berani merintis usaha secara mandiri.
Menurutnya, usaha yang dikembangkan masyarakat berpotensi membuka kesempatan kerja baru ketika mulai berkembang dan membutuhkan tenaga tambahan.
"Kita berusaha bagaimana meyakinkan anak-anak, warga di Kota Bandar Lampung, supaya bisa membuka lapangan kerja sendiri, bisa merekrut saudaranya dan kawan-kawannya," ujar Yudhi.
Ia juga menilai telepon genggam dan teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan usaha.
