BANDAR LAMPUNG — Pembangunan gedung pelayanan Poli Spesialis Penyakit Dalam RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo, Kota Bandar Lampung, belum berlanjut ke tahap penyelesaian meski pekerjaan telah dimulai sejak Agustus 2025.
Setelah anggaran tahap pertama sebesar Rp12,8 miliar digelontorkan, bangunan yang terlihat baru berupa kerangka tiang-tiang beton.
Kelanjutan proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu kini menunggu kepastian pembiayaan dan penyelesaian sejumlah persyaratan administrasi.
Anggaran lanjutan yang semula direncanakan sebesar Rp65 miliar melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ditargetkan baru dapat direalisasikan pada 2027.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan perencanaan proyek pembangunan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Bandar Lampung, terutama karena pekerjaan fisik telah dimulai sementara sejumlah persyaratan untuk tahap lanjutan masih berproses.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung, Eko Ismanto, membantah proyek tersebut mangkrak.
Ia menyebut pekerjaan lanjutan tetap direncanakan melalui APBD Perubahan 2026 dan akan diteruskan pada 2027 menggunakan pembiayaan pinjaman PT SMI.
“Besaran dana yang akan dipinjam sedang dalam pembahasan, kemungkinan ada penambahan dari pengajuan awal 65 M. Target MoU dengan pihak PT SMI di bulan Januari 2027 dikarenakan ada eskalasi harga material,” kata Eko.
Eko membenarkan pembangunan gedung Poli Spesialis Penyakit Dalam RSUD Dadi Tjokrodipo dimulai pada Agustus 2025 dengan masa kontrak hingga Desember tahun yang sama.
Menurut dia, pekerjaan direncanakan berlanjut melalui APBD Perubahan 2026. Namun, perubahan harga material membuat rencana pembiayaan perlu dibahas kembali bersama PT SMI.
“Benar dari tahun 2025 kontrak sampai dengan Desember 2025 dan dilanjutkan di Perubahan 2026 jadi tetap berjalan, tertunda karena ada eskalasi harga material sehingga pada bulan Juni 2026 dibahas kembali oleh pihak PT SMI sehingga belum bisa dilakukan MoU pada tahun 2026 karena pihak PT SMI meminta kepastian terkait besaran pinjaman akan tetap 65 M atau ada penambahan,” urainya.
Eko menjelaskan, pembahasan pinjaman tidak dapat dilepaskan dari waktu pelaksanaan pekerjaan.
