BANDAR LAMPUNG – Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung berencana memanggil sejumlah pengembang atau developer perumahan untuk membahas persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), termasuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang menjadi kewajiban pengembang.
Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pembangunan kawasan permukiman di Kota Bandar Lampung.
Komisi III ingin memastikan setiap pengembang memenuhi ketentuan, terutama terkait penyerahan fasilitas yang dibangun di lingkungan perumahan kepada pemerintah daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengatakan kawasan permukiman menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan pembangunan kota.
Oleh karena itu, keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial harus mendapat perhatian pemerintah maupun pihak pengembang.
"Perkembangan pembangunan Kota Bandar Lampung salah satu aspeknya adalah kawasan permukiman. Tentunya ini juga menjadi pusat perhatian pemerintah, khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)," ujarnya pada Rabu, 18 November 2026.
Agus menjelaskan, kewajiban penyerahan PSU perumahan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Salah satunya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
Menurutnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibangun pengembang harus dilaporkan serta diserahkan kepada pemerintah kota. Dengan demikian, fasilitas tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
"Pada intinya, sarana fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di kawasan perumahan harus diserahkan atau disampaikan laporannya kepada pemerintah kota untuk segera difasilitasi. Jangan sampai fasilitas umum dan fasilitas sosial ini menjadi persoalan atau sengketa di kemudian hari," tegasnya.
Ia menilai, kepastian penyerahan PSU penting agar pengelolaan fasilitas di kawasan perumahan memiliki kejelasan.
Selain itu, langkah tersebut juga dapat mencegah munculnya persoalan antara masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah.