Komisi III DPRD Bandar Lampung Bakal Panggil Developer Bahas Penyerahan PSU Perumahan

Agus Djumadi menegaskan penyerahan PSU perumahan kepada Pemkot Bandar Lampung penting untuk mencegah persoalan dan sengketa di kemudian hari.
Krisna Jeri - Rabu, 18 Nov 2026 - 15:49 WIB
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Agus Djumadi menyoroti kewajiban pengembang perumahan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pemerintah kota.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Agus Djumadi menyoroti kewajiban pengembang perumahan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pemerintah kota. - Foto Istimewa

Follow Us:

Media Lampung WhatsApp Channels
Advertisements

BANDAR LAMPUNG – Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung berencana memanggil sejumlah pengembang atau developer perumahan untuk membahas persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), termasuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang menjadi kewajiban pengembang.

Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pembangunan kawasan permukiman di Kota Bandar Lampung.

Komisi III ingin memastikan setiap pengembang memenuhi ketentuan, terutama terkait penyerahan fasilitas yang dibangun di lingkungan perumahan kepada pemerintah daerah.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengatakan kawasan permukiman menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan pembangunan kota. 

Advertisements

Oleh karena itu, keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial harus mendapat perhatian pemerintah maupun pihak pengembang.

"Perkembangan pembangunan Kota Bandar Lampung salah satu aspeknya adalah kawasan permukiman. Tentunya ini juga menjadi pusat perhatian pemerintah, khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)," ujarnya pada Rabu, 18 November 2026.

Agus menjelaskan, kewajiban penyerahan PSU perumahan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. 

Salah satunya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.


Advertisements

Menurutnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibangun pengembang harus dilaporkan serta diserahkan kepada pemerintah kota. Dengan demikian, fasilitas tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

"Pada intinya, sarana fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di kawasan perumahan harus diserahkan atau disampaikan laporannya kepada pemerintah kota untuk segera difasilitasi. Jangan sampai fasilitas umum dan fasilitas sosial ini menjadi persoalan atau sengketa di kemudian hari," tegasnya.

Ia menilai, kepastian penyerahan PSU penting agar pengelolaan fasilitas di kawasan perumahan memiliki kejelasan.

Selain itu, langkah tersebut juga dapat mencegah munculnya persoalan antara masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah.

Share:
Editor: Budi Setiawan
Source:
Advertisements

Baca Juga

Rekomendasi

Advertisements
HUT MLO - 6 BANK LAMPUNG HUT MLO - 4 HUT MLO - 3 HUT MLO - 2 HUT MLO - 1

Berita Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Berita Terbaru

Advertisements

Berita Pilihan

Advertisements

Topik Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Foto Terbaru

Video Terbaru

Advertisements