BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Partai Golkar, M. Ariesman Akbar, meminta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Guru segera dituntaskan hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Menurut Akbar, tenaga pendidik saat ini membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan tugas di sekolah.
Terutama ketika harus memberikan teguran, pembinaan, maupun tindakan pendisiplinan terhadap siswa yang dinilai melanggar aturan.
Ia menilai, kekhawatiran menghadapi persoalan hukum membuat sebagian guru berada dalam posisi dilematis.
Di satu sisi, mereka dituntut mendidik dan membentuk karakter siswa, tetapi di sisi lain harus mempertimbangkan risiko hukum ketika mengambil tindakan disiplin.
Hal tersebut disampaikan Akbar setelah mengikuti rapat pembahasan Raperda Perlindungan Guru bersama Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Ruang Lobi DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu 18 November 2026
"Kami mendorong penuh usulan Raperda Perlindungan Guru ini. Jangan hanya berhenti di meja pembahasan, tetapi harus segera ditindaklanjuti sampai disahkan," kata Akbar.
Akbar menegaskan, perlindungan terhadap guru bukan berarti memberikan keistimewaan atau membebaskan tenaga pendidik dari konsekuensi hukum.
Menurutnya, regulasi tersebut harus mengatur batasan dan mekanisme yang jelas agar guru tidak mudah dikriminalisasi ketika menjalankan tugas sesuai kewenangan serta kode etik profesinya.
"Perlindungan ini bukan untuk membuat guru kebal hukum, tetapi untuk memberikan rasa aman agar guru dapat mendidik sesuai kode etik dan aturan yang berlaku," tegasnya.
Ia berpandangan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, jika guru terus dibayangi ketakutan saat mengambil tindakan pendidikan, fungsi pembinaan dan penegakan kedisiplinan di sekolah berpotensi tidak berjalan maksimal.
Padahal, pembentukan karakter peserta didik tidak hanya berlangsung melalui kegiatan belajar mengajar.