LAMPUNG UTARA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (DPC LSM Trinusa) Lampung Utara, Imausah, menyampaikan pernyataan sikap terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Imausah saat melakukan audiensi dengan Kapolres Lampung Utara beserta jajaran di depan Markas Polres Lampung Utara, Rabu 18 November 2026.
Imausah mengecam keras dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang dalam isu tersebut diduga melibatkan sejumlah oknum petinggi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Menurut dia, apabila dugaan tersebut benar terjadi dan dilakukan secara sengaja oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam institusi negara, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan etika maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga menyangkut keamanan kepala negara, kedaulatan pemerintahan, serta keamanan nasional.
Imausah menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh aparat yang seharusnya bertugas menjaga keamanan negara merupakan persoalan serius. Ia bahkan menyebut dugaan tersebut sebagai tindakan yang berpotensi mengarah pada makar apabila terbukti memiliki unsur dan memenuhi ketentuan hukum.
"Jika benar ada oknum dan kelompok tertentu yang melakukan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, maka ini merupakan persoalan luar biasa serius. Ia menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar. Bagaimana mungkin ada aparat yang seharusnya menjaga negara justru diduga melakukan tindakan yang mengancam keamanan dan kewibawaan kepala negara," tegas Imausah.
Menurut Imausah, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu berasal dari luar. Ancaman juga dapat muncul dari dalam apabila kewenangan dan kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
"Penyadapan terhadap Presiden oleh oknum aparat yang memiliki kewenangan negara adalah tindakan yang sangat kejam. Bahkan, saya menyebut tindakan ini hampir sama kejamnya dengan apa yang sudah diperbuat PKI. Sebab, ketika aparat yang diberikan kepercayaan untuk melindungi negara justru diduga melakukan tindakan yang membahayakan kepala negara, maka kepercayaan terhadap institusi negara sedang dipertaruhkan," ujar Imausah.
Ia menegaskan, pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk kritik terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan sekaligus peringatan agar tidak ada pihak yang merasa kebal hukum karena memiliki jabatan atau kedudukan di institusi negara.
Sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, DPC LSM Trinusa Lampung Utara menyampaikan lima tuntutan terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
-
Mendukung Kapolri Suyudi untuk segera mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat, baik pelaksana maupun pihak yang diduga memberikan perintah.
-
Meminta Polri melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, objektif, dan menyeluruh. Proses penanganan perkara diminta dilakukan tanpa intervensi maupun upaya melindungi pihak tertentu.