Mendukung aparat penegak hukum mengungkap dan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab. Menurut Trinusa, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun, termasuk pejabat yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi di institusi kepolisian.
Meminta Polri memastikan perlindungan terhadap keamanan komunikasi dan informasi strategis Presiden Republik Indonesia. Menurut Trinusa, keamanan kepala negara merupakan bagian penting dari keamanan dan kedaulatan negara.
Mendorong penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama apabila ditemukan unsur makar, seluruh pihak yang terbukti terlibat diminta diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.
Imausah menambahkan, DPC LSM Trinusa Lampung Utara tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada polemik politik maupun perdebatan di ruang publik. Menurut dia, dugaan, kekhawatiran, dan keprihatinan yang disampaikan harus dijawab melalui proses penyelidikan yang kredibel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Institusi Polri merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh anggotanya harus ditangani secara serius demi menjaga nama dan kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat," tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa loyalitas aparat negara harus diberikan kepada bangsa dan negara berdasarkan konstitusi serta peraturan perundang-undangan, bukan kepada kelompok, kultus individu, maupun kepentingan pribadi.
"Jangan sampai institusi negara dijadikan alat untuk kepentingan kelompok atau kepentingan politik tertentu. Negara ini berdiri di atas konstitusi dan hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada yang kebal hukum di republik ini," pungkasnya.
"DPC LSM Trinusa Lampung Utara menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab anak bangsa."
(*)