DPR RI Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset, 397 DIM Diselesaikan

RUU Perampasan Aset diperluas menjadi 74 pasal, mencakup pemulihan aset hasil korupsi dan tindak pidana lainnya dengan pengawasan ketat.
Krisna Jeri - Kamis, 19 Nov 2026 - 13:22 WIB
Dok: DPR RI
Dok: DPR RI - Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), yang memuat penguatan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Follow Us:

Media Lampung WhatsApp Channels
Advertisements

JAKARTA – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis 19 November 2026.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

Advertisements

"RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan," demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Habiburokhman memaparkan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Komisi III DPR RI tercatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.

Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.


Advertisements

Ia menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. 

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal.

Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan menambahkan frasa "Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya" guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Share:
Editor: Budi Setiawan
Source:
Advertisements

Baca Juga

Rekomendasi

Advertisements
HUT MLO - 6 BANK LAMPUNG HUT MLO - 4 HUT MLO - 3 HUT MLO - 2 HUT MLO - 1

Berita Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Berita Terbaru

Advertisements

Berita Pilihan

Advertisements

Topik Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Foto Terbaru

Video Terbaru

Advertisements