DPR RI Rampungkan Pembahasan RUU Perampasan Aset, 397 DIM Diselesaikan

RUU Perampasan Aset diperluas menjadi 74 pasal, mencakup pemulihan aset hasil korupsi dan tindak pidana lainnya dengan pengawasan ketat.
Krisna Jeri - Kamis, 19 Nov 2026 - 13:22 WIB
Dok: DPR RI
Dok: DPR RI - Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), yang memuat penguatan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Follow Us:

Media Lampung WhatsApp Channels
Advertisements

Advertisements

Habiburokhman menjelaskan, RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama yang menjadi landasan pengaturan mekanisme perampasan dan pemulihan aset.

Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.

Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset.

Advertisements

Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Sejumlah tindak pidana yang masuk dalam cakupan pengaturan di antaranya narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Selain itu, RUU juga mencakup tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Advertisements

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan.

Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman turut menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Share:
Editor: Budi Setiawan
Source:
Advertisements

Baca Juga

Rekomendasi

Advertisements
HUT MLO - 6 BANK LAMPUNG HUT MLO - 4 HUT MLO - 3 HUT MLO - 2 HUT MLO - 1

Berita Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Berita Terbaru

Advertisements

Berita Pilihan

Advertisements

Topik Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Foto Terbaru

Video Terbaru

Advertisements