Tuntutan ketiga adalah penghentian remiliterisasi ruang sipil. Tuntutan tersebut juga ditunjukkan melalui aksi pembakaran spanduk bercorak loreng yang dilakukan peserta demonstrasi.
LMND menilai keterlibatan militer di berbagai sektor sipil semakin meluas, mulai dari pelatihan aparatur pemerintahan hingga sejumlah program pembangunan yang seharusnya berada dalam ranah sipil.
"Kita melihat berbagai urusan sipil semakin banyak melibatkan militer. Ruang sipil harus tetap dikelola oleh sipil. Karena itu kami menolak remiliterisasi yang masuk ke berbagai sektor kehidupan masyarakat," ujarnya.
Selain isu ruang sipil, mahasiswa juga menyoroti kondisi ekonomi nasional, terutama pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai berpotensi mempengaruhi harga kebutuhan masyarakat.
Menurut Josua, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dapat menjadi ancaman terhadap keberlanjutan subsidi bahan bakar minyak apabila kondisi ekonomi terus mengalami tekanan.
"Persoalan BBM menjadi perhatian serius. Ketika rupiah melemah terhadap dolar dan ketergantungan impor minyak masih tinggi, ada potensi beban subsidi semakin berat. Ini harus menjadi perhatian pemerintah," katanya.
Tuntutan terakhir yang disampaikan adalah evaluasi terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
LMND menilai program-program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena menyerap anggaran negara dalam jumlah besar di tengah kondisi fiskal yang dinilai belum sepenuhnya stabil.
"Kami meminta program-program ambisius yang memakan anggaran besar dievaluasi keberlanjutannya. Pemerintah harus memastikan APBN benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan mendesak rakyat," pungkasnya.
