BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung berbagai program sosial dan keagamaan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Sabtu 25 Juli 2026.
Kunjungan tersebut bertujuan menyerap berbagai aspirasi daerah untuk dibawa dan dibahas di tingkat pusat bersama mitra kerja Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.
“Tujuan kami adalah kunjungan reses. Bertepatan berada di Bandar Lampung dan kami melihat hal yang luar biasa,” ujar Abdul Wachid.
Ia menilai perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap masyarakat sangat besar, bahkan dalam beberapa aspek melebihi program bantuan yang diberikan pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah dukungan terhadap pembangunan rumah ibadah.
“Kementerian Agama memberikan bantuan pembangunan masjid sekitar Rp 25 juta, sedangkan Ibu Wali Kota bisa memberikan bantuan hingga Rp 150 juta. Ini tentu luar biasa,” katanya.
Selain itu, Abdul Wachid juga mengapresiasi kepedulian Wali Kota Bandar Lampung terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa sarana dan prasarana, tetapi juga pendampingan secara langsung hingga proses pemulihan.
Ia mencontohkan penanganan terhadap seorang anak yang menjalani operasi bibir sumbing hingga kondisinya berangsur membaik sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Abdul Wachid mengatakan seluruh aspirasi yang diterima selama kunjungan reses akan dibawa ke Senayan untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga mitra Komisi VIII DPR RI, diantaranya Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menurutnya, hasil reses tersebut diharapkan dapat disinergikan dengan berbagai program pemerintah pusat, mulai dari penanganan banjir melalui bantuan alat berat hingga dukungan perbaikan fasilitas dan kantor layanan keagamaan.
“Semua aspirasi yang kami terima akan kami sinkronkan dengan program kementerian agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat saling mendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
