Lebih lanjut, Asroni menilai polemik yang muncul dalam pelaksanaan SPMB harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola pendidikan di Kota Bandar Lampung.
Menurutnya, evaluasi secara menyeluruh diperlukan agar penyelenggaraan SPMB pada tahun-tahun berikutnya dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.
"Kami mendukung setiap langkah perbaikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Jika memang ditemukan adanya kelemahan sistem, maka harus segera diperbaiki. Jika ada pelanggaran, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Meski mendukung evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB, Asroni mengingatkan seluruh pihak agar tidak larut dalam polemik yang berkepanjangan sehingga berpotensi merugikan peserta didik.
Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala persoalan administrasi maupun tata kelola.
"Yang paling penting adalah memastikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terlindungi. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian, solusi, dan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat," pungkasnya.
