LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan aman, tepat sasaran, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BUMN, BUMD, hingga pelaku usaha lokal.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin, saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program MBG di Ruang Rapat Pesagi, Setdakab Lampung Barat, Kamis (30/7). Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Barat.
Mad Hasnurin mengungkapkan, hingga Juni 2026 sebanyak 29 SPPG aglomerasi telah beroperasi di Kabupaten Lampung Barat. Keberadaan dapur MBG tersebut telah melayani 60.639 penerima manfaat, yang terdiri atas 48.998 peserta didik dan 11.641 penerima nonpeserta didik.
"Jumlah penerima manfaat Program MBG saat ini mencapai 60.639 orang. Rinciannya sebanyak 48.998 peserta didik dan 11.641 penerima nonpeserta didik. Jumlah itu telah menjangkau sekitar 70 persen dari total sasaran di Kabupaten Lampung Barat," ujar Mad Hasnurin.
Dari total 29 SPPG yang beroperasi, sebanyak 24 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara lima SPPG lainnya diminta segera melengkapi persyaratan tersebut agar seluruh dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan.
Menurut Mad Hasnurin, aspek kebersihan, keamanan pangan, dan kualitas gizi tidak boleh diabaikan. Seluruh pengelola SPPG diminta menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Kebersihan dapur, kualitas bahan baku, hingga proses penyajian makanan harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada kelalaian yang dapat merugikan masyarakat," tegasnya.
Selain memastikan standar keamanan pangan terpenuhi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga mendorong penguatan kemitraan dengan BUMDes, Koperasi Merah Putih, BUMD, serta Dinas Lingkungan Hidup. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjamin ketersediaan bahan baku berkualitas sekaligus mendukung pengelolaan limbah dan sampah dari operasional dapur MBG.
Mad Hasnurin juga mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), melengkapi sarana dan prasarana sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), serta melayani penerima manfaat sesuai kapasitas yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis Badan Gizi Nasional.
"Terapkan K3 dengan baik, lengkapi seluruh fasilitas sesuai SOP, dan layani penerima manfaat sesuai kapasitas yang telah ditentukan dalam juknis BGN," katanya.
Kepada Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG, Mad Hasnurin meminta agar pengawasan lapangan terus diperkuat. Monitoring dilakukan secara berkala, termasuk memperbarui data penerima manfaat agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Ia juga mengajak pelaku usaha, BUMD, serta Asosiasi Pelaku Program Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) untuk mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber utama bahan baku Program MBG. Langkah tersebut diyakini mampu menjaga kualitas makanan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.
