BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadikan penerimaan dari pajak hotel dan restoran sebagai salah satu sektor utama untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,164 triliun pada 2027.
Selain meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah juga terus mengintensifkan penagihan terhadap tunggakan pajak yang masih ditemukan di sejumlah sektor usaha.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, mengatakan target PAD pada 2027 dipatok sekitar Rp1,1 triliun dan diyakini dapat tercapai melalui optimalisasi seluruh potensi penerimaan daerah.
Menurutnya, pajak daerah masih menjadi kontributor terbesar terhadap PAD Kota Bandar Lampung. Sumber penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
"Untuk PAD sendiri lebih kurang mencapai di Rp1,1 triliun," kata Yusnadi, Jumat, 2 Agustus 2026.
Dalam rancangan target pendapatan daerah tahun 2027, penerimaan dari sektor pajak daerah ditargetkan mencapai Rp 975 miliar. Sementara itu, retribusi daerah diproyeksikan sebesar Rp 49 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp15 miliar, serta lain-lain PAD yang sah lebih dari Rp 124 miliar.
Dengan komposisi tersebut, total target PAD Kota Bandar Lampung dipatok sebesar Rp1,164 triliun. Yusnadi mengungkapkan, realisasi PAD tahun berjalan telah melampaui 78 persen. Capaian tersebut menjadi modal optimisme pemerintah daerah dalam menetapkan target penerimaan yang lebih tinggi pada tahun depan.
"Capaian PAD kita di atas 78 persen. Insyaallah di tahun 2027 target Rp1,1 triliun bisa tercapai," ujarnya.
Di sisi lain, Bapenda Kota Bandar Lampung juga terus mengoptimalkan penerimaan daerah melalui penagihan tunggakan pajak. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih mencatat adanya tunggakan pajak, terutama dari sektor hotel, restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Itu sudah kami tindak lanjuti melalui pengawasan. Wajib pajak yang memiliki tunggakan kami panggil menurut Yusnadi, upaya penagihan mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah wajib pajak telah melunasi kewajibannya, termasuk tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang hingga kini masih terus ditagihkan oleh Bappeda.
"Banyak juga yang sudah melakukan pelunasan tunggakan. Termasuk tunggakan PBB juga terus kami tagihkan," tandasnya.
