BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengajukan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.
Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengatakan perubahan APBD bertujuan menyesuaikan kondisi riil keuangan daerah agar pelaksanaan program prioritas dapat berjalan lebih optimal hingga akhir tahun anggaran.
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada APBD Induk 2026 ditetapkan sebesar Rp1,129 triliun diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari Rp2 triliun pada APBD Perubahan atau naik sekitar 12,83 persen.
Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan target penerimaan dari sektor pajak daerah.
Target penerimaan pajak diproyeksikan bertambah sekitar Rp200 miliar, dari semula Rp945 miliar menjadi Rp1,145 triliun, atau meningkat sekitar 27,5 persen.
Sementara itu, secara keseluruhan PAD diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp1 triliun menjadi Rp1,6 triliun.
"PAD yang sah 2026 yang belum dianggarkan sekitar Rp3 miliar juga akan dimasukkan dalam perubahan ini," ujar Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, Senin 03 Agustus 2026.
Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, total belanja daerah diproyeksikan mencapai lebih dari Rp3,6 triliun hingga akhir tahun anggaran.
Rincian alokasi belanja meliputi:
- Belanja Operasi: lebih dari Rp2 triliun atau meningkat sekitar 9,388 persen.
- Belanja Modal: meningkat sekitar 5,2 persen.
- Belanja Tidak Terduga: lebih dari Rp2 miliar.
Selain penyesuaian belanja rutin, pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran untuk mendukung optimalisasi program prioritas serta menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Pemkot Bandar Lampung juga menyinggung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mengacu pada hasil audit BPK.
