BANDAR LAMPUNG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung meminta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mengutamakan kepentingan masyarakat, transparansi pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Edward Rasid, saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat DPRD Provinsi Lampung, Rabu 21 Oktober 2026.
Dalam pandangannya, Fraksi PDIP menyoroti sejumlah aspek penting dalam rancangan APBD 2027, mulai dari realisme target pendapatan daerah, efisiensi belanja, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi tersebut menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus memiliki manfaat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp7,23 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp6,93 triliun.
Fraksi PDIP meminta pemerintah provinsi menjelaskan dasar penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,35 triliun.
Penjelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan target pendapatan disusun secara realistis dan didukung strategi pencapaian yang terukur.
Sejumlah langkah yang menjadi perhatian meliputi optimalisasi penerimaan pajak daerah, penagihan piutang, serta pencegahan kebocoran pendapatan.
Pada sisi belanja, Fraksi PDIP menyoroti alokasi belanja operasi sebesar Rp4,94 triliun, termasuk belanja pegawai Rp2,72 triliun. Sementara itu, belanja modal direncanakan sebesar Rp709,15 miliar.
Menurut Edward, evaluasi belanja diperlukan agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Namun, upaya efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan maupun mengabaikan hak pegawai.
Fraksi PDIP juga meminta keterbukaan mengenai kewajiban utang daerah, pembayaran bunga, pemanfaatan pinjaman, serta manfaat pembangunan yang dibiayai melalui skema utang.
